Sari Yuliati Tekankan Komitmen Pemda dalam Penerbitan Obligasi Daerah
Oleh Rudy · · Kabar Parlemen
"Pergantian kepemimpinan politik daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak boleh mengorbankan kewajiban utang yang telah disetujui bersama dan dialokasikan dalam pos cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ujar Sari dalam Sarasehan Nasional, Rabu (18/11/2026).
Selain kepastian komitmen, Sari menggarisbawahi perlunya penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan standardisasi regulator. Proses persetujuan penerbitan obligasi daerah juga perlu dipercepat agar tidak terhambat prosedur birokrasi yang panjang.
Di saat bersamaan, pemerintah daerah harus menjaga kedisiplinan fiskal, terutama dalam memenuhi ketentuan rasio batas utang yang aman.
Aspek lain yang dinilai penting adalah pengembangan ekosistem sukuk daerah serta pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing). Menurut Sari, instrumen pembiayaan berbasis lingkungan dan keberlanjutan memiliki peluang untuk menarik minat investor global.
"Dunia hari ini mengarahkan ratusan triliun modal global pada instrumen keberlanjutan. Sukuk hijau daerah dapat menjadi daya tarik bagi investor institusi internasional maupun domestik. Misalnya untuk mendanai transformasi, transportasi ramah lingkungan dan sanitasi bersih di daerah," ujarnya.
Obligasi Daerah Berbasis Proyek Produktif
Sementara itu, Mekeng menjelaskan bahwa risiko gagal bayar obligasi daerah di sejumlah negara relatif kecil. Berdasarkan data yang disampaikannya, dari 18 negara yang telah menerbitkan obligasi daerah, tingkat gagal bayar tercatat hanya sebesar 0,1%.
Ia menilai rendahnya risiko tersebut berkaitan dengan skema penerbitan obligasi yang didasarkan pada proyek-proyek produktif. Artinya, pemerintah daerah perlu memastikan proyek yang dibiayai mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran obligasi.
Sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan melalui skema ini antara lain pembangunan rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air (water management), serta pengelolaan sampah (waste management).
Mekeng juga menjelaskan bahwa obligasi daerah memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pinjaman pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pada skema pinjaman tersebut, pembayaran dilakukan dengan mekanisme pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan obligasi daerah berorientasi pada pembiayaan proyek yang dibangun pemerintah daerah.
Tag: Obligasi, Keuangan, Daerah, Sari Yuliati