Sari Yuliati Tekankan Komitmen Pemda dalam Penerbitan Obligasi Daerah
Oleh Rudy · · Kabar Parlemen
Dengan demikian, kemampuan proyek dalam menghasilkan keuntungan menjadi faktor penting untuk menjamin pembayaran kewajiban obligasi. Skema ini diharapkan tidak membebani APBD karena sumber pembayaran dikaitkan dengan hasil pengelolaan proyek.
Mekeng menambahkan, penerbitan obligasi daerah harus melewati sejumlah tahapan pemeriksaan dan persetujuan sebelum ditawarkan kepada investor di pasar modal.
"Kalau sebuah proyek, ini ada pihak ketiga. Jadi dalam menerbitkan obligasi, itu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan. Baru setelah itu masuk ke proses pasar modalnya," ujar Mekeng.
Setelah memasuki tahapan pasar modal, penilaian akan lebih difokuskan pada aspek teknis dan kelayakan proyek. Proses tersebut melibatkan tenaga profesional dan independen untuk memastikan proyek yang diajukan memenuhi persyaratan serta memiliki prospek yang memadai.
"Nah, di proses pasar modal itu lebih banyak ke teknisnya. Teknisnya dia melihat proyek ini layak atau tidak. Dan orang-orang ini orang-orang profesional dan independen, tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Jadi cara untuk agar proyek itu tidak mangkrak, ya harus melalui proses ini," tambahnya.
Melalui penyusunan regulasi yang komprehensif, Golkar berharap obligasi daerah dapat berkembang menjadi instrumen pembiayaan jangka panjang yang kredibel. Kehadiran instrumen tersebut diharapkan mampu memperluas kapasitas fiskal daerah, meningkatkan partisipasi investor, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
Tag: Obligasi, Keuangan, Daerah, Sari Yuliati