Kabar Golkar

Sari Yuliati Tekankan Komitmen Pemda dalam Penerbitan Obligasi Daerah

Oleh · · Kabar Parlemen

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati dalam Sarasehan Nasional, (18/11).
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati dalam Sarasehan Nasional, (18/11).

Jakarta - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong percepatan penyusunan Undang-Undang (UU) tentang Obligasi Daerah. Regulasi tersebut diharapkan dapat disahkan pada 2027 sehingga pemerintah daerah memiliki alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, mengatakan penerbitan obligasi daerah berpotensi menjadi sumber pendanaan baru di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat terus bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi terus meningkat sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif untuk menopang pembangunan.

Mekeng memperkirakan obligasi daerah dengan nilai outstanding mencapai Rp1.000 triliun dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan di berbagai wilayah.

Ia mencontohkan keberhasilan pengembangan pasar surat utang negara setelah pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas.

“Seperti yang kita lihat surat utang negara, sebelum tahun 2002 itu tidak laku. Namun setelah Undang-Undang Surat Utang Negara kita sahkan pada 2002, outstanding surat utang negara kita sekarang kurang lebih bisa mencapai Rp10.000 triliun," ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi Golkar MPR telah menyerahkan naskah akademik mengenai obligasi daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai langkah awal mendorong pembentukan regulasi tersebut.

Meski memiliki potensi besar, penerbitan obligasi daerah tetap memerlukan tata kelola dan mekanisme pengawasan yang kuat. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati mengungkapkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari pergantian kepala daerah, potensi gagal bayar (default), hingga kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban utang, termasuk kemungkinan keterlibatan pemerintah pusat.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Sari menilai diperlukan jaminan kesinambungan komitmen (continuity of commitment) melalui regulasi yang berlaku lintas periode kepemimpinan. Ia juga menekankan pentingnya kesepakatan politik antara kepala daerah dan DPRD sebelum pemerintah daerah menerbitkan surat berharga.

Tag: Obligasi, Keuangan, Daerah, Sari Yuliati