Kosgoro 1957 Angkat Isu Darurat Perundungan, Soroti Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum

Pembahasan akan mencakup kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, tanggung jawab kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, serta mekanisme penanganan dugaan perundungan. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada pentingnya deteksi dini, pelibatan orang tua, dan pencegahan berbagai bentuk perundungan, termasuk yang terjadi melalui media digital.

Selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hj. Arifatul Choiri Fauzi, S.Ag., M.Si., dijadwalkan mengangkat tema “Penguatan Sistem Perlindungan dan Pemulihan Anak Korban Perundungan”.

Materi tersebut akan menyoroti pemenuhan hak anak korban perundungan, penguatan sistem pengaduan dan perlindungan, serta koordinasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penanganan korban diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga menjamin keselamatan, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dari perspektif ruang digital, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, dijadwalkan membahas “Melindungi Anak di Ruang Digital: Strategi Pencegahan Perundungan Siber, Tanggung Jawab Platform Digital, dan Penguatan Literasi Digital”.

Pembahasan ini mencakup strategi pencegahan perundungan siber di kalangan pelajar, tanggung jawab platform digital dalam melindungi anak dari konten berbahaya, serta pengawasan terhadap kepatuhan platform berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penguatan literasi digital dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, serta masyarakat juga menjadi perhatian. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun budaya digital yang sehat sekaligus memperkuat mekanisme penanganan konten yang melibatkan anak.

DPR RI Soroti Kebijakan Pendidikan dan Penegakan Hukum

Dari unsur legislatif, Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Agung Widyantoro, S.H., M.H., dijadwalkan membahas “Penguatan Kebijakan Pendidikan dan Pengawasan DPR RI dalam Pencegahan Perundungan di Sekolah”.

Materi tersebut akan menyoroti perundungan sebagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk peran DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pencegahan kekerasan di sekolah.