Kosgoro 1957 Angkat Isu Darurat Perundungan, Soroti Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum

Evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan juga menjadi bagian penting pembahasan. Melalui perspektif tersebut, diharapkan muncul rekomendasi untuk memperkuat kebijakan dan sistem perlindungan peserta didik di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, S.H., M.H., dijadwalkan mengulas tema “Penegakan Hukum terhadap Perundungan, Kepastian Hukum bagi Korban dan Pelaku Anak, serta Evaluasi Kebijakan Hukum untuk Mencegah Perundungan di Lingkungan Pendidikan”.

Pembahasan akan mencakup batasan antara perundungan, kenakalan anak, konflik antarsiswa, dan tindak pidana penganiayaan. Selain itu, forum juga akan mendalami penentuan unsur tindak pidana dalam kasus perundungan, penanganan perkara yang menyebabkan luka berat, trauma serius atau kematian, serta persoalan perekaman dan penyebaran tindakan perundungan melalui media sosial.

Aspek penegakan hukum tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai langkah yang perlu ditempuh ketika terjadi perundungan. Penanganan kasus juga perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, perlindungan korban, serta hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Dorong Rekomendasi Konkret untuk Mencegah Perundungan

PPK Kosgoro 1957 berharap diskusi publik ini tidak berhenti pada peningkatan kesadaran, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan pendidikan.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi penguatan mekanisme pelaporan yang aman, deteksi dini terhadap indikasi perundungan, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, pelibatan orang tua, serta penyediaan pendampingan dan pemulihan bagi korban.

Penguatan tanggung jawab setiap pihak di lingkungan pendidikan juga dinilai penting agar setiap laporan perundungan dapat ditangani secara tepat, cepat, dan bertanggung jawab. Sekolah harus menjadi ruang yang memberikan rasa aman bagi seluruh peserta didik, tanpa membiarkan kekerasan berkembang menjadi tindakan yang lebih serius.

Peserta kegiatan direncanakan berasal dari unsur anggota dan pengurus PPK Kosgoro 1957, gerakan di lingkungan Kosgoro 1957, praktisi hukum, organisasi pendidikan, guru, kepala sekolah, orang tua, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat umum.

Melalui forum ini, Kosgoro 1957 ingin mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan perundungan sekaligus mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, berkarakter, inklusif, dan bebas dari kekerasan demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa.