Komisi III DPR Akomodasi Aspirasi Publik, RUU Perampasan Aset Atur Transparansi Penjualan Rampasan

Pengaturan ini dinilai penting untuk menutup celah terjadinya manipulasi harga maupun praktik under valuation yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Melalui proses penjualan yang terbuka, nilai aset diharapkan dapat ditentukan secara wajar sehingga hasil yang diperoleh negara menjadi lebih optimal.

Selain itu, transparansi dalam proses penjualan juga diharapkan memperkuat akuntabilitas pengelolaan barang rampasan. Dengan demikian, aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dikelola secara profesional dan memberikan manfaat maksimal bagi keuangan negara.

Adapun pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana kini telah memasuki tahapan Timus dan Timsin. Pada tahap ini, pembahasan diarahkan pada penelaahan kembali, sinkronisasi, serta penyempurnaan rumusan pasal dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sebelumnya telah dibahas Panja bersama Badan Keahlian DPR RI dan pemerintah.

Proses tersebut menjadi bagian dari penyelesaian substansi dan penyelarasan materi RUU sebelum memasuki tahapan legislasi selanjutnya.