Komisi III DPR Akomodasi Aspirasi Publik, RUU Perampasan Aset Atur Transparansi Penjualan Rampasan

Jakarta – Komisi III DPR RI memasukkan sejumlah masukan masyarakat ke dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Beberapa hal yang mendapat perhatian di antaranya penegasan mengenai ketentuan hukuman mati bagi koruptor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta pengaturan transparansi penjualan aset hasil rampasan guna menghindari manipulasi harga atau under valuation.

Pimpinan rapat Timus dan Timsin RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menyampaikan bahwa penyerapan aspirasi publik menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi. Menurutnya, DPR ingin memastikan berbagai tuntutan masyarakat mendapatkan perhatian dalam perumusan undang-undang tersebut.

“Itu kan tuntutan masyarakat yang kita penuhi, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar serius dan memperhatikan suara tuntutan masyarakat,” kata Soedeson kepada Parlementaria usai memimpin rapat pencermatan dan perapian pasal-pasal hasil pembahasan Panja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/26).

Soedeson mengungkapkan, salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kendati RUU Perampasan Aset lebih menitikberatkan pada pengaturan mekanisme penyitaan dan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana, pembahasan isu hukuman mati tetap merujuk pada ketentuan hukum yang sudah berlaku.

Ia menjelaskan, UU Tipikor telah mengatur kemungkinan pemberian hukuman mati terhadap pelaku korupsi dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, pembahasan mengenai hal tersebut dalam RUU Perampasan Aset bukan dimaksudkan untuk menciptakan ancaman pidana baru, melainkan sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.

“Kalau kita enggak masukkan pun, apakah tidak bisa dihukum mati? Bisa, karena Undang-Undang Tipikor kan mengatur,” imbuhnya.

Di samping aspek penegakan hukum, Komisi III DPR RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan dan penjualan aset yang telah dirampas. Dalam pembahasan di tingkat Panja, mekanisme penjualan aset tersebut diarahkan untuk dilaksanakan secara terbuka di muka umum dengan menjunjung prinsip publisitas dan transparansi.