Agun Gunandjar: Penyusunan RUU Pemilu Harus Jadi Momentum Pembenahan Demokrasi

Di sisi lain, Agun menegaskan bahwa pembenahan sistem pemilu juga harus diarahkan pada peningkatan integritas penyelenggara serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. Ia bahkan mengusulkan agar gagasan mengenai kewajiban menggunakan hak pilih dapat menjadi salah satu materi yang dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Pemilu.

“Kalau perlu (dibuat aturan) memilih (di Pemilu) itu wajib. Kalau tidak memilih ya didenda saja kayak di Australia,” katanya.

Agun berharap berbagai pandangan dan hasil kajian dari para pakar serta kalangan perguruan tinggi dapat menjadi landasan substantif dalam merumuskan RUU Pemilu. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak sekadar mengatur mekanisme teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mampu memperkuat kelembagaan demokrasi, meningkatkan kualitas representasi politik, dan mendorong terwujudnya sistem pemilu yang lebih berkualitas.