Agun Gunandjar: Penyusunan RUU Pemilu Harus Jadi Momentum Pembenahan Demokrasi

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mendorong agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu menjadi momentum untuk mengevaluasi secara komprehensif sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Persiapan regulasi untuk Pemilu 2029 tersebut dinilai harus mencakup pembenahan berbagai aspek, mulai dari sistem kepartaian, kelembagaan penyelenggara pemilu, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Menurut Agun, salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi partai politik, terutama dalam proses rekrutmen dan kaderisasi. Ia melihat orientasi sejumlah partai politik masih lebih banyak tertuju pada upaya memenangkan kontestasi dan mengamankan perolehan kursi dibandingkan menjalankan fungsi kelembagaan secara maksimal.

“Metode rekrutmen, fungsi kepartaian tidak berjalan efektif. Tinggal rekrutmen yang terjadi itu lebih kepada hasil survei, atau yang memiliki kemampuan keuangan cukup kuat, atau memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama para pakar terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/26).

Agun berpandangan, penguatan kelembagaan partai politik harus dibarengi dengan penerapan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, ia mendorong kalangan akademisi untuk menyusun kajian mengenai mekanisme pendanaan partai politik yang proporsional, terukur, serta memiliki sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Ia turut menyoroti perbandingan antara besarnya anggaran yang dialokasikan negara untuk penyelenggaraan pemilu dengan dukungan pembiayaan bagi partai politik. Agun mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 menghabiskan anggaran hingga Rp71,3 triliun. Karena itu, ia menilai perlu ada penelitian akademis untuk mengkaji perbandingan anggaran tersebut dengan besaran bantuan negara kepada partai politik.