Agung Widyantoro: Jangan Sampai Revisi UU Statistik Tumpang Tindih Kewenangan

Di samping tata kelola kelembagaan, Komisi X juga mengingatkan agar penyusunan substansi RUU Statistik dilakukan melalui kajian yang mendalam dan menggunakan pendekatan ilmiah. Agung menegaskan, setiap norma yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang harus memiliki landasan kajian yang objektif, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Polri kan juga bilang penanganan kasus berdasarkan kajian-kajian metode ilmiah, tindakan tegas dan terukur. Yang di sini pun juga kami berharap diberlakukan,” ujarnya.

Rapat pembahasan DIM tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Panja Komisi X DPR RI serta sejumlah perwakilan pemerintah. Instansi yang hadir antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, dan BPS.

Melalui pembahasan secara komprehensif, Komisi X berharap revisi UU Statistik dapat menjadi landasan hukum yang memperkuat penyelenggaraan statistik nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan koordinasi yang lebih efektif, memperjelas kewenangan setiap lembaga, serta membangun sistem pengelolaan data nasional yang terintegrasi dan akuntabel untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan.