Agung Widyantoro: Jangan Sampai Revisi UU Statistik Tumpang Tindih Kewenangan

Jakarta – Komisi X DPR RI menekankan perlunya kejelasan mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan penyelenggara kebijakan Satu Data Indonesia dalam revisi Undang-Undang tentang Statistik. Penegasan tersebut diperlukan agar pengelolaan data nasional berlangsung secara terpadu dan tidak memunculkan tumpang tindih fungsi antarlembaga.

Persoalan itu menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/26), dan dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi X meminta pemerintah memperjelas batasan antara konsep statistik dan data yang tercantum dalam draf revisi undang-undang. Hal ini dinilai penting mengingat BPS telah memiliki dasar hukum dan mandat khusus sebagai lembaga penyelenggara statistik nasional. Di sisi lain, kebijakan Satu Data Indonesia juga harus diatur secara tepat agar tidak berbenturan dengan kewenangan BPS.

Agung meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka konsep penataan tata kelola data yang hendak diwujudkan melalui revisi UU Statistik. Ia juga menilai perlu adanya peta jalan yang menjelaskan arah kebijakan, desain kelembagaan, hingga pola koordinasi antarpihak yang terlibat.

“Kami mohon secara transparan, Pak. Sebenarnya, pemerintah ini maunya bagaimana? Ada BPS, ada Satu Data. Ini mau diapakan? Saya minta roadmap-nya, peta jalannya seperti apa, sehingga semua bisa lega dan legawa,” tegas Agung.

Menurut Agung, ketidakjelasan pembagian kewenangan berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga. Apalagi, BPS selama ini telah didukung infrastruktur dan jaringan kelembagaan yang tersebar hingga ke daerah. Bahkan, terdapat rencana untuk memperkuat pendampingan penyelenggaraan statistik sampai tingkat kecamatan.

Atas dasar itu, Komisi X meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memaparkan secara menyeluruh rancangan koordinasi dan sinkronisasi antara BPS dengan pengelola kebijakan Satu Data Indonesia. Penjelasan tersebut diperlukan agar regulasi yang disusun mampu memperjelas pembagian peran, bukan justru melahirkan duplikasi kewenangan maupun kelembagaan.