Bahas RUU Perampasan Aset, Benny Utama Minta Keseimbangan Penegakan Hukum dan Keadilan

Benny juga mengingatkan bahwa keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana. Aspek kepastian hukum dan keadilan harus berjalan beriringan dengan efektivitas penegakan hukum.

Menurutnya, kewenangan negara dalam melakukan penelusuran, pembekuan, hingga perampasan aset dapat bersinggungan langsung dengan hak kepemilikan individu maupun pihak lain. Karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.

“Efektivitas perampasan aset itu juga harus berjalan bersama kepastian hukum dan keadilan. Jadi tidak hanya kita merampas, ini yang menjadi catatan betul bagi kita, tetapi harus ada kepastian hukum dan keadilan,” ungkapnya.

Selain itu, Benny menekankan pentingnya pengaturan yang memberikan perlindungan memadai kepada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Jangan sampai seseorang kehilangan hak kepemilikan atas asetnya hanya karena memiliki hubungan tertentu dengan pihak yang tengah menjalani proses hukum.

Oleh sebab itu, ia berharap berbagai catatan tersebut menjadi perhatian dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Dengan perumusan aturan yang jelas, terukur, dan proporsional, undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana tanpa mengabaikan prinsip negara hukum, keadilan, serta perlindungan hak masyarakat.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama Pemerintah pada Kamis (5/11/26) telah menyepakati perubahan nomenklatur RUU Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Perubahan judul tersebut bertujuan memperjelas sasaran sekaligus ruang lingkup pengaturan dalam rancangan undang-undang tersebut. Tindak pidana korupsi ditempatkan sebagai fokus utama, sedangkan jenis tindak pidana lainnya akan diatur secara lebih spesifik dalam batang tubuh RUU.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan pemerintah. Judul sebelumnya dinilai masih terlalu luas dan belum secara spesifik mencerminkan sasaran pengaturan yang hendak dicapai.

Meski demikian, peluang memasukkan tindak pidana di luar korupsi tetap terbuka, sepanjang jenis tindak pidana tersebut memperoleh kesepakatan bersama dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah.

Selain tindak pidana korupsi, sejumlah kejahatan lain yang masuk dalam cakupan pembahasan RUU tersebut meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Cakupan lainnya mencakup tindak pidana perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta tindak pidana perdagangan orang.