Bahas RUU Perampasan Aset, Benny Utama Minta Keseimbangan Penegakan Hukum dan Keadilan

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, meminta agar perluasan cakupan tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diatur dengan batasan hukum yang tegas. Hal ini penting untuk memastikan penguatan kewenangan negara tidak justru memunculkan ketidakpastian hukum maupun mengesampingkan hak-hak masyarakat.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut berpandangan, RUU Perampasan Aset merupakan regulasi strategis yang memiliki dampak besar terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak kepemilikan. Oleh karena itu, setiap norma yang dirumuskan harus melalui pembahasan secara cermat, terutama ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan perampasan aset.

Menurut Benny, batasan yang jelas diperlukan agar implementasi undang-undang tersebut tidak membuka ruang penafsiran yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Perluasan jenis tindak pidana dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini harus disertai batasan normatif yang jelas,” ujar Benny dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama kalangan akademisi terkait pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/26).

Dalam forum tersebut, Benny turut menggarisbawahi sejumlah materi penting yang membutuhkan pendalaman, mulai dari mekanisme non-conviction based (NCB), keterkaitan antara aset dengan tindak pidana yang menjadi sumbernya (asset-crime nexus), penerapan pembuktian terbalik, hingga jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*).

Ia menilai, seluruh aspek tersebut harus memperoleh landasan pengaturan yang kuat agar pelaksanaan perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Khusus mengenai hubungan aset dengan tindak pidana, diperlukan parameter yang terukur sehingga setiap tindakan perampasan mempunyai dasar dan keterkaitan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.