Rizki Faisal Dorong Pemerintah Kaji Status Bencana Nasional untuk Karhutla

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, usulan penetapan karhutla sebagai bencana nasional harus dikaji secara cermat dengan mengacu pada kriteria dan mekanisme yang berlaku. Kajian tersebut penting untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan skala bencana dan kebutuhan penanganan di wilayah terdampak.

Ia berharap, apabila penetapan status tersebut dinilai memenuhi persyaratan, langkah itu dapat memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan masyarakat yang terdampak dapat menjadi prioritas utama.

Rizki juga mengingatkan bahwa upaya penanggulangan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Selain mempercepat pemadaman titik api, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap dampak asap bagi kesehatan, memastikan ketersediaan kebutuhan dasar warga, serta membantu memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang dibutuhkan, sembari mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran meluas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rizki menyoroti kemungkinan asap karhutla menyebar hingga melintasi batas negara. Menurutnya, kerja sama internasional perlu dioptimalkan apabila diperlukan, terutama untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran dan mengatasi dampak asap yang menjangkau wilayah negara lain.

Ia menegaskan, penanganan karhutla harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pengendalian kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga pelestarian habitat satwa dan pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.

“Penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi manusia, menjaga habitat satwa, dan memulihkan lingkungan yang rusak,” pungkasnya.