Dewi Asmara: Fraksi Golkar Beri Perhatian Khusus terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren

Kedua, Komisi XIII DPR RI mengusulkan penyelenggaraan rapat gabungan bersama Pimpinan DPR RI, kementerian dan lembaga terkait, serta aparat penegak hukum. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian yang komprehensif dengan mengacu pada data dan fakta terperinci dari LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram.

Langkah ketiga menyasar kebijakan pemasyarakatan bagi terpidana kekerasan seksual. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta mengevaluasi pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Apabila pemberian hak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, evaluasi harus ditindaklanjuti dengan pencabutan. Selain itu, kementerian diminta mengoptimalkan kemampuan terpidana dalam memenuhi kewajiban pembayaran restitusi kepada korban.

Keempat, Komisi XIII mendorong percepatan pembentukan perwakilan LPSK di daerah agar akses terhadap layanan perlindungan dan pemulihan korban semakin mudah dijangkau.

Dewi juga menegaskan dukungan Fraksi Partai Golkar terhadap upaya Komisi XIII DPR RI yang meminta kementerian terkait melakukan audit dan memperketat pengawasan terhadap tata kelola seluruh lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa sekaligus menjamin keselamatan anak-anak di lingkungan pendidikan.

“Kemenag harus tegas dan proaktif: evaluasi berkala, standar pelindungan anak yang ketat, dan penindakan tanpa kompromi. Izin operasional harusabut bagi lembaga yang lalai atau membiarkan kejahatan ini terjadi,” tegasnya.

Komisi XIII DPR RI, lanjut Dewi, berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh kesepakatan tersebut agar diwujudkan melalui langkah konkret. Upaya ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Sebagai Wakil Ketua Komisi XIII, saya pastikan kami terus mengawal penegakan hukum agar pelaku dihukum semaksimal mungkin. Tidak ada ruang kompromi. Efek jera harus nyata. LPSK wajib memberi pendampingan psikologis, medis, dan hukum yang menyeluruh. Keselamatan dan masa depan santri adalah prioritas utama,” pungkas Dewi.