Dewi Asmara: Fraksi Golkar Beri Perhatian Khusus terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara, menegaskan bahwa Partai Golkar memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga merusak citra pesantren sebagai tempat pendidikan yang seharusnya memberikan rasa aman bagi para santri.

Pernyataan tersebut disampaikan Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram. Pertemuan itu membahas penguatan perlindungan, pemenuhan hak, dan pemulihan korban kekerasan seksual, terutama menyusul kasus yang mencuat di Pondok Pesantren ABW, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Pondok Pesantren MBS, Jombang, Jawa Timur.

Dalam pembahasan tersebut, LPA Kota Mataram mengungkapkan telah mencatat 23 kasus dengan ratusan korban santri sejak 2023. Sementara itu, LPSK menerima 1.159 permohonan perlindungan terkait tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), dengan 937 permohonan di antaranya berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

“Sebagai anggota Fraksi Partai Golkar dan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, saya tegaskan Partai Golkar menaruh perhatian khusus pada persoalan ini. Kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan adalah tindakan keji. Ini mencederai fisik dan mental korban, sekaligus mencoreng marwah pesantren yang seharusnya menjadi ruang paling aman dan mulia bagi anak-anak kita,” ujar Dewi dikutip Kamis (8/10/26).

Sebagai tindak lanjut, Komisi XIII DPR RI bersama LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram menyepakati empat langkah strategis untuk memperkuat penanganan kasus sekaligus memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Langkah pertama adalah meningkatkan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pendamping korban. Upaya ini ditujukan untuk mempercepat penanganan perkara dan memastikan perlindungan bagi para korban dalam kasus yang terjadi di Pondok Pesantren ABW dan MBS.