Muhidin M. Said: Lama Tinggal Wisatawan Perlu Didorong untuk Perkuat Ekonomi Bali

“Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan mungkin ada sesuatu insentif khusus terkait dengan pembangunan dari provinsi Bali ini,” katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto menyoroti pentingnya penguatan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengatakan dukungan melalui APBN perlu dioptimalkan agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.

Salah satu opsi yang dapat dimanfaatkan, menurut Wihadi, adalah penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Program yang dapat didukung antara lain pembangunan jalan, flyover, rumah sakit, maupun infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan daerah.

“Jadi pembangunan itu jelas ada untuk dana bagi hasilnya. Saya kira, ini sudah mungkin bisa mulai dengan Kementerian Keuangan dibuka ruang untuk komunikasi hal seperti itu,” ujar Wihadi.

Wihadi menambahkan, pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran sekitar Rp23 triliun untuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pekerja paruh waktu. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut dapat membantu meringankan tekanan fiskal pemerintah daerah sehingga sebagian ruang anggaran dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan lainnya.

“Dananya itu kalau saya nggak salah Rp23 triliun yang kita siapkan untuk seluruh PPPK dengan pekerja paruh waktu. Jadi amanlah, fiskalnya Bapak agak terbantu lah sekarang ini,” pungkasnya.