Muhidin M. Said: Lama Tinggal Wisatawan Perlu Didorong untuk Perkuat Ekonomi Bali

Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata di Bali sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing destinasi sekaligus meningkatkan lama tinggal wisatawan.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan, pengembangan sektor pariwisata Bali tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan. Menurutnya, kualitas layanan dan kenyamanan wisatawan perlu diperkuat agar mereka memiliki alasan untuk tinggal lebih lama dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Muhidin dalam Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/26).

“Peringkatan pariwisata di Bali ini khususnya terkait dengan bagaimana memperbaiki infrastruktur. Saya kira begitu Pak Gubernur ya. Jadi kalau itu kita bisa perbaiki, bukan hanya sekadar banyaknya kedatangan. Tetapi bagaimana pariwisata itu bisa lebih lama tinggal di Bali,” ujar Muhidin.

Menurutnya, peningkatan durasi kunjungan wisatawan akan memberikan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari perhotelan hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan pengalaman wisata yang nyaman dan berkualitas.

“Jadi kalau hanya jumlahnya tetapi tinggalnya kurang, UMKM-nya juga bisa mandek. Hotelnya juga, unit hotelnya juga bisa terbatas. Jadi saya kira inti daripada itu bagaimana merangsang mereka itu bisa senang tinggal di Bali,” jelasnya.

Muhidin juga menilai pengembangan infrastruktur pariwisata perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan kunjungan, tetapi juga harus memastikan kenyamanan wisatawan serta keberlanjutan aktivitas pariwisata di Bali.

Untuk mendukung upaya tersebut, Muhidin membuka peluang pemberian insentif tertentu bagi pembangunan di Bali. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat infrastruktur sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional, termasuk dari sisi devisa.