Hetifah Soroti Peran Sekolah Rakyat dalam Membentuk Karakter Peserta Didik

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kesiapan fasilitas serta pelaksanaan kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurutnya, konsep pendidikan berasrama yang diterapkan di sekolah tersebut memiliki peluang besar untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik.

Apresiasi itu disampaikan Hetifah saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program prioritas Presiden di Kabupaten Sukoharjo, Jumat (2/10/26).

“Secara fasilitas alhamdulillah sudah terbangun hampir tuntas, ruang kelas sudah digunakan, rekrutmen siswa, guru, hingga pengasuh asrama juga sudah berfungsi. Kami melihat Sekolah Rakyat ini sangat berpotensi sebagai tempat untuk membangun pendidikan karakter anak-anak,” ujar Hetifah.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa penerapan pola *boarding school* mulai jenjang SD hingga SMA tentu membutuhkan masa penyesuaian. Para siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga harus menjalani berbagai aktivitas kemandirian selama berada di asrama.

“Di bulan-bulan awal tentu saja anak-anak mengalami penyesuaian, khususnya terkait kegiatan belajar mengajar dan kegiatan di luar KBM. Banyak waktu yang harus mereka gunakan untuk mengurus diri sendiri secara mandiri, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengikuti ekstrakurikuler dan ibadah bersama,” jelasnya.

Menurut Hetifah, berbagai aktivitas tersebut justru menjadi bagian dari proses pembentukan karakter siswa. Karena itu, pelaksanaan pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo dapat menjadi pengalaman penting untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan pelaksanaan program serupa di wilayah lain.

“Apa yang terjadi di Sukoharjo ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain,” tambahnya.

Dalam aspek akademik, Hetifah menyampaikan bahwa kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara itu, tenaga pendidik direkrut melalui mekanisme yang telah ditentukan dan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).