Pengawasan Lapas Cibinong Tak Berhenti pada Pembongkaran Bangunan, Komisi XIII Kawal Tuntas Pembenahan Lapas

“Kami juga akan menyampaikan hasil dari apa yang kami lihat dan cek faktanya di lapangan. Tentunya hasil tersebut akan dikaitkan dengan hasil investigasi Inspektorat Jenderal untuk kemudian menjadi bahan rekomendasi Komisi XIII,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah melakukan pemeriksaan internal dengan melibatkan Direktorat Pengamanan dan Intelijen, Direktorat Kepatuhan Internal, pengelola Barang Milik Negara, serta Inspektorat Jenderal. Dalam proses tersebut, lima pejabat struktural Lapas Cibinong juga telah dinonaktifkan sementara untuk kepentingan pemeriksaan.

Dewi mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam merespons persoalan tersebut. Namun, ia menekankan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penonaktifan pejabat maupun pembongkaran bangunan.

“Tidak boleh ada ruang bagi praktik istimewa yang mencederai prinsip pemasyarakatan. Evaluasinya harus menyentuh sistem pengawasan, pengelolaan aset, kedisiplinan petugas, sampai memastikan adanya perlakuan yang adil bagi seluruh warga binaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dewi menyebut persoalan di Lapas Cibinong dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan secara lebih luas. Komisi XIII juga tengah menjalankan fungsi pengawasan melalui Panitia Kerja Pemasyarakatan untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang bersifat sistemik di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

“Jadi bagi kami, pengawasan tidak berhenti pada pembongkaran bangunan. Yang harus kita pastikan adalah penyebab persoalannya diungkap secara tuntas, pertanggungjawabannya jelas, dan sistemnya diperbaiki agar kejadian serupa tidak berulang di lapas lain,” pungkas Dewi.