Pengawasan Lapas Cibinong Tak Berhenti pada Pembongkaran Bangunan, Komisi XIII Kawal Tuntas Pembenahan Lapas

Kabupaten Bogor – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menegaskan kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (30/9/26), merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti persoalan yang sebelumnya menjadi temuan Ombudsman RI dan telah dibahas Komisi XIII melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurut Dewi, pemeriksaan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan informasi yang diterima DPR sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

“Hari ini kami datang untuk menindaklanjuti dan melihat secara faktual temuan-temuan yang sebelumnya diungkapkan Ombudsman maupun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami ingin mengecek kembali apa yang kami dengar dengan kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Dewi.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII meninjau sejumlah bangunan dan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong yang sebelumnya menjadi perhatian. Dari hasil peninjauan dan informasi yang diterima, terdapat 13 bangunan, dengan 10 di antaranya disebut berada di luar aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Komisi XIII kemudian mendorong agar bangunan yang tidak tercatat sebagai aset negara serta dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya dapat dibongkar. Namun, Dewi menegaskan bahwa pembongkaran bangunan bukan menjadi titik akhir dari proses penanganan persoalan di Lapas Cibinong.

Menurutnya, hal yang lebih penting adalah mengungkap proses hingga fasilitas tersebut dapat berdiri, termasuk bagaimana mekanisme pengawasan berjalan. Selain itu, perlu ditelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran lain yang harus dipertanggungjawabkan.

Dewi mengatakan Komisi XIII akan terus mengawal hasil investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hasil tersebut nantinya akan menjadi bagian dari bahan pembahasan Komisi XIII dalam menjalankan fungsi pengawasan bersama jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.