Adela Kanasya Adies Dorong Pengalaman Kepala Sekolah Jadi Acuan Kebijakan Pendidikan

Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Adela Kanasya Adies menilai pengalaman kepala sekolah dalam menjalankan kebijakan pendidikan perlu menjadi salah satu rujukan utama dalam evaluasi dan penyusunan kebijakan pemerintah. Hal itu termasuk dalam hal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Menurut Adela, kebijakan pendidikan akan lebih efektif apabila dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi sekolah. Karena itu, pemerintah dan DPR dinilai perlu mendapatkan masukan langsung dari satuan pendidikan sebagai pelaksana berbagai program pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Adela dalam Seminar Pendidikan bertajuk Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Dana BOSP yang digelar di Morazen Hotel Surabaya, Jumat (18/9).

Ia menjelaskan, kepala sekolah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan kebutuhan peserta didik sekaligus berbagai tantangan dalam menerapkan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah.

“Kebijakan pendidikan yang baik bukan hanya yang bagus di atas kertas, tetapi yang dapat dilaksanakan di sekolah dan memberi manfaat nyata kepada peserta didik,” ujar Adela dikutip Selasa (23/9).

Adela menambahkan, karakteristik dan kebutuhan setiap satuan pendidikan berbeda-beda. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan maupun pengelolaan anggaran pendidikan perlu memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan kebutuhan masing-masing.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI, ia menyebut pertemuan dengan kepala sekolah di Surabaya dan Sidoarjo menjadi momentum untuk menggali secara langsung berbagai persoalan dalam pelaksanaan BOSP. Aspirasi tersebut, kata dia, dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR.

“Forum bersama kepala sekolah di Surabaya dan Sidoarjo ini penting untuk mendengar langsung apa yang berjalan baik, kendala apa yang masih dihadapi, dan apa yang perlu diperbaiki. Masukan dari lapangan inilah yang perlu kami bawa dalam fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan di tingkat pusat,” kata Adela.