Dave Laksono: RUU Penyiaran Harus Jaga Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Digital

“Kalau misalnya di ruang digital, di platform-platform lainnya itu masih bebas anak-anak itu nonton. Ya, berarti kan ada menutup satu lubang tapi membuka satu lagi. Nah, makanya itu penting untuk terjadi pengamanan kepada generasi anak muda bangsa,” jelasnya.

Di sisi lain, Dave menilai regulasi penyiaran juga harus mampu menjawab perubahan yang terjadi dalam industri media nasional. Perkembangan platform digital telah memengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk pergeseran jumlah penonton dan penempatan iklan dari televisi ke layanan digital.

Menurutnya, perubahan tersebut perlu diikuti dengan kemampuan industri nasional untuk beradaptasi sehingga perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat bagi platform digital, tetapi juga menciptakan nilai bagi industri dan perekonomian nasional.

“Kita juga harus memastikan jangan sampai kita ini hanya menjadi bangsa pasar di mana orang itu menjual barang ke kita. Tapi kita juga harus bisa memastikan industri kita dan juga negara kita benar-benar mendapatkan manfaat yang signifikan akan perkembangan digital kita,” tuturnya.

Terkait berbagai kekhawatiran mengenai pengaturan kebebasan berekspresi maupun konten digital, Dave menegaskan pembahasan RUU Penyiaran masih berada dalam proses dan akan dibicarakan lebih lanjut bersama pemerintah.

Komisi I DPR RI, lanjutnya, juga telah membuka ruang masukan dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Dewan Pers, Kadin, asosiasi televisi, asosiasi televisi berbayar, serta para penyelenggara.

“Kita sekarang ini kan masih rancangan. Baru akan kita bahas dengan pemerintah di kesempatan yang berikutnya. Di situ kita bisa buatkan formulasinya agar segala macam kekhawatiran itu dapat terjawab,” pungkas Dave.