Dave Laksono: RUU Penyiaran Harus Jaga Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Digital

Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Menurut Dave, regulasi penyiaran perlu dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara ruang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dengan upaya membangun lingkungan digital yang aman. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak, menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.

“Kita ini menyiapkan infrastruktur hukum yang cocok. Satu, memastikan demokrasi tetap hidup, kebebasan berekspresi itu tidak terbelenggu. Tapi dua, juga memastikan bahwa kita terus menciptakan jaringan yang aman di dunia digital bagi anak-anak kita,” ujar Dave kepada wartawan di Lanud Adisutjipto, Sleman, Yogyakarta, Jumat (25/9/26).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyebut kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, aturan yang disusun perlu bersifat adaptif agar mampu mengikuti perubahan ruang digital sekaligus tetap memperhatikan prinsip demokrasi, perlindungan masyarakat, dan kepentingan nasional.

“Perkembangan teknologi itu pasti akan selalu maju ke depan. Kita harus bisa menyesuaikan baik aturannya ataupun kitanya sendiri. Nah, maka itu penting bahwa kita ini menyiapkan infrastruktur hukum yang cocok,” katanya.

Dalam pembahasan RUU Penyiaran, Dave juga menyoroti aspek perlindungan anak di ruang digital. Ia mengatakan ketentuan tersebut perlu diselaraskan dengan PP TUNAS atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang telah diterbitkan pemerintah.

Menurutnya, perlindungan anak tidak cukup dilakukan dengan membatasi akses pada satu platform saja. Pengamanan perlu dilakukan secara menyeluruh agar pembatasan pada suatu layanan tidak justru membuat anak beralih ke platform digital lain yang masih memiliki celah serupa.