Sorotan Lapas Cibinong: Mangihut Sinaga Dorong Audit, Evaluasi, dan Penindakan Jika Ada Pelanggaran

Pertanyaannya sederhana: kalau fasilitas khusus itu memang resmi, apa dasar hukumnya? Siapa yang memberikan izin? Siapa yang menyediakan? Dari mana sumber pembiayaannya? Dan mengapa fasilitas tersebut hanya dinikmati warga binaan tertentu?”

Mangihut meminta pemeriksaan tidak hanya menyangkut keberadaan fasilitas, tetapi juga aliran uang, barang, jasa, fasilitas atau keuntungan yang mungkin berada di balik pemberian perlakuan khusus.

Kalau ditemukan adanya uang atau keuntungan yang diberikan kepada petugas agar memberikan fasilitas, kemudahan atau perlakuan tertentu kepada warga binaan, jangan berhenti pada sanksi administratif. Unsur pidananya harus diperiksa.

Kapan narapidana bisa insaf dan bertobat jika tempat yang disediakan justru berbentuk hotel, vila, dan serba mewah? Di mana makna pembinaan? Ini yang menjadi pertanyaan besar kita semua, tegasnya. 

Persoalan ternyata tidak berhenti pada fasilitas yang tidak wajar saja. Mangihut juga menyoroti praktik gelap yang masih berlangsung di balik tembok lapas peredaran narkoba yang bebas, hingga jaringan yang dikendalikan dari dalam ke luar.

Bukan hanya soal bangunan. Kita juga mendengar masih ada bandar narkoba yang berpraktik di dalam, membangun jaringan, bahkan mengendalikan peredaran di luar. Ini bukan hal kecil, ungkapnya. 

Kita semua berharap agar Lapas benar-benar berfungsi sebagai tempat pembinaan, bukan tempat kenyamanan yang justru memelihara kejahatan.

Saya meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak ragu mengambil tindakan. Kalau terbukti ada pejabat atau petugas yang menyalahgunakan kewenangan, memberikan fasilitas istimewa di luar ketentuan, menerima imbalan, atau terlibat dalam tindak pidana, harus diproses sesuai hukum dan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya, termasuk pencopotan dari jabatan apabila memenuhi ketentuan, tegas Mangihut.

Ia menegaskan, warga binaan memang memiliki hak yang dijamin Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022, tetapi pemenuhan hak tersebut harus dibedakan dari pemberian fasilitas istimewa yang tidak memiliki dasar hukum.