Sorotan Lapas Cibinong: Mangihut Sinaga Dorong Audit, Evaluasi, dan Penindakan Jika Ada Pelanggaran

Jakarta — Temuan mengejutkan Ombudsman RI berupa bangunan menyerupai vila hingga kendaraan mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu keprihatinan mendalam. Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyayangkan hal tersebut masih terjadi padahal persoalan serupa sudah lama menjadi sorotan publik.

Saya sangat prihatin. Kok masih ada hal semacam ini terjadi di Lapas? Padahal dari dulu sudah terus disorot, seharusnya sudah ada perubahan. Ternyata sampai saat ini belum berubah juga, ujar Mangihut Sinaga lewat sambungan telepon selulernya, Jumat (24/9/26).

Ia menegaskan jika kondisi demikian terjadi di Cibinong, besar kemungkinan persoalan serupa juga tersembunyi di lapas-lapas lain di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga, SH., MH., meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan internal Lapas Cibinong. Temuan tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia.

Kalau benar ada warga binaan tertentu yang mendapatkan fasilitas istimewa melalui oknum petugas, ini bukan sekadar persoalan fasilitas. Ini menyangkut keadilan, nondiskriminasi, integritas petugas, penyalahgunaan kewenangan dan kredibilitas sistem pemasyarakatan, tegas Mangihut.

Mangihut mengingatkan bahwa UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menetapkan asas nondiskriminasi dan proporsionalitas dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pasal 3 huruf b UU No. 22 Tahun 2022 mengatur asas nondiskriminasi, yaitu Sistem Pemasyarakatan tidak membedakan perlakuan berdasarkan antara lain status sosial dan ekonomi.

Sementara Pasal 3 huruf f mengatur asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban, selain itu, Pasal 86 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 mewajibkan Petugas Pemasyarakatan menghormati hak asasi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Ayat (2) mewajibkan petugas berpedoman pada kode etik dan kode perilaku. Bahkan Pasal 86 ayat (4) menegaskan, apabila pelanggaran kode etik dan kode perilaku diduga merupakan tindak pidana, petugas diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.