Kawal Anggaran PU 2027, Ridwan Bae Tekankan Pemerataan Program Infrastruktur

Dari jumlah tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya memperoleh alokasi sebesar Rp12,15 triliun. Anggaran itu antara lain diperuntukkan bagi pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur air limbah domestik dan persampahan, hingga rehabilitasi serta rekonstruksi bangunan gedung.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp32,57 triliun. Dana tersebut antara lain akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan infrastruktur pascabencana, serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat peribadatan, dan prasarana olahraga.

Ridwan menekankan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar diprioritaskan bagi daerah yang memiliki kebutuhan mendesak. Menurutnya, wilayah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk akses terhadap SPAM, maupun daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana harus mendapatkan perhatian yang memadai.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaannya, menurut Ridwan, tidak hanya harus cepat dan tepat sasaran, tetapi juga wajib memenuhi standar keselamatan serta mutu konstruksi.

Keberadaan infrastruktur publik seperti sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat ibadah, lanjutnya, sangat penting dalam mendukung pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana terjadi.

"Penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat dan tepat sasaran serta memenuhi standar keselamatan dan mutu konstruksi," pungkas Legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu.

Sebagai tindak lanjut pembahasan, Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rapat lanjutan tersebut akan difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Dalam proses tersebut, Komisi V DPR RI akan memprioritaskan berbagai masukan dan saran yang disampaikan anggota sebagai bagian dari upaya memastikan program pembangunan infrastruktur dapat menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.