Kawal Anggaran PU 2027, Ridwan Bae Tekankan Pemerataan Program Infrastruktur

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara merata dan proporsional sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Perhatian khusus, menurutnya, perlu diberikan terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah.

Ridwan menegaskan bahwa prinsip pemerataan tidak berarti seluruh daerah harus memperoleh anggaran dalam jumlah yang sama. Alokasi anggaran, kata dia, harus mempertimbangkan kondisi serta tingkat kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah.

Karena itu, Kementerian PU diminta memperhatikan secara serius berbagai aspirasi dan masukan dari anggota Komisi V DPR RI. Masukan tersebut, termasuk hasil kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja masa reses, maupun kunjungan anggota ke daerah pemilihannya, dinilai penting sebagai bahan dalam menentukan prioritas pembangunan.

"Minta untuk sungguh-sungguh apa yang disampaikan anggota DPR termasuk perimbangan antar wilayah untuk diperhatikan secara akurat sehingga keberagaman ini bisa memberi ketenangan bagi masyarakat," ujar Ridwan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Eselon I Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/26).

Menurut Legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara itu, prinsip keseimbangan antarwilayah harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027. Sebab, anggaran negara pada dasarnya harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat.

"APBN ini milik rakyat sehingga kebijakan yang seimbang itu perlu, walaupun tidak harus sama tetapi yang harus dilihat kebutuhannya," katanya.

Dalam pembahasan tersebut, Ridwan turut memberikan perhatian terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan pagu anggaran RAPBN Tahun 2027, Kementerian PU memperoleh pagu anggaran sebesar Rp114,58 triliun.