Bahas RUU Reforma Agraria, Ahmad Doli Soroti Kewenangan Badan dan Hubungannya dengan Peradilan

“Pertanyaannya apakah itu sesuai dengan semangat kita sebagai negara hukum. Jadi tidak lagi ada penyelesaian masalah konflik tanpa peradilan, tapi sudah diambil alih oleh sebuah lembaga,” katanya.

Sebagai alternatif, Doli mengusulkan agar badan reforma agraria dapat diberikan kewenangan untuk mengambil peran setelah suatu perkara melalui tahapan tertentu dalam proses peradilan.

“Yang kedua misalnya alternatifnya badan boleh mengambil alih setelah putusan tingkat satu misalnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Doli menegaskan hubungan antara badan reforma agraria dan lembaga peradilan harus dirumuskan secara tegas dalam undang-undang. Kejelasan tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan atau konflik kewenangan ketika regulasi nantinya mulai diterapkan.

“Kalau misalnya memang mau kuat, ya sudah tidak boleh lagi ada semua urusan konflik pertanahan melalui peradilan. Tapi harus dijelaskan di undang-undang ini, karena nanti tidak jelas,” kata Doli.

Untuk itu, ia meminta tenaga ahli Baleg DPR RI melakukan kajian lebih mendalam mengenai desain kewenangan badan reforma agraria sebelum pembahasan RUU memasuki tahapan akhir.

Menurutnya, perlu dilakukan kajian perbandingan mengenai pola hubungan antara lembaga khusus dan institusi peradilan yang telah berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.

“Itu pun harus dikonfirmasi, kalau begitu semangatnya ada tidak? Kalau misalnya contoh seperti tadi, ini pakai KPK, itu kan pakai peradilan Tipikor," ujarnya.

"Nah artinya ini nanti bisa lebih dari KPK kalau tidak pakai peradilan. Nah boleh tidak itu, nanti tolong dikaji,” kata Doli.

Doli berharap kajian tersebut dapat menghasilkan rumusan yang tepat terkait kedudukan, fungsi, dan batas kewenangan badan reforma agraria. Dengan demikian, kehadiran lembaga tersebut dapat memperkuat upaya penyelesaian konflik pertanahan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan sistem peradilan yang berlaku.