Bahas RUU Reforma Agraria, Ahmad Doli Soroti Kewenangan Badan dan Hubungannya dengan Peradilan

Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan pentingnya memperjelas kedudukan dan kewenangan badan reforma agraria yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Menurut Doli, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan RUU tersebut adalah hubungan antara badan reforma agraria dengan lembaga peradilan, khususnya dalam menangani dan menyelesaikan konflik pertanahan.

Ia menilai kejelasan mengenai posisi dan kewenangan lembaga tersebut diperlukan agar mekanisme penyelesaian sengketa yang nantinya dibentuk tidak menimbulkan tumpang tindih dengan proses hukum yang selama ini berlaku melalui lembaga peradilan.

“Pertama, ini harus kita jelaskan dulu standing position-nya badan ini bagaimana, termasuk dalam posisinya dengan peradilan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus disebutkan di sini hubungan antara peradilan yang selama ini dijalankan oleh masyarakat dengan badan ini seperti apa,” kata Doli saat melanjutkan pembahasan draf RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (7/9/26).

Doli berpandangan, RUU tersebut harus mengatur secara rinci batas dan tahapan kewenangan badan reforma agraria dalam menangani konflik pertanahan. Hal itu termasuk kemungkinan lembaga tersebut masuk atau mengambil alih penanganan suatu persoalan setelah perkara melewati proses hukum pada tahapan tertentu.

“Misalnya contoh, tahap mana badan bisa masuk, tahap mana badan bisa mengambil alih masalahnya. Kalau dari awal kita sebutkan di sini bahwa semua urusan konflik pertanahan tidak lagi berlaku mekanisme hukum melalui peradilan, semua diambil alih oleh badan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, perumusan kewenangan badan reforma agraria harus tetap sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Karena itu, pembentukan lembaga baru tersebut tidak seharusnya secara otomatis mengesampingkan mekanisme peradilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan.