Aprozi Alam Dorong Lima Infrastruktur Utama untuk Memperkuat Ketahanan Daerah Menghadapi Karhutla: Negara Harus Hadir Sebelum Asap Terlihat

Kedua, pembangunan dan pemeliharaan jalan akses darurat, jalur operasional, serta titik logistik yang memungkinkan kendaraan pemadam dan personel menjangkau lokasi kebakaran dengan cepat.

Ketiga, penguatan sistem peringatan dini dengan mengintegrasikan informasi cuaca, kekeringan, arah angin, dan risiko kebakaran dari BMKG ke dalam tindakan operasional pemerintah daerah.

“Tantangan kita adalah mengubah early warning menjadi early action. Ketika risiko tinggi terdeteksi, patroli, personel, pompa, dan sumber air harus langsung disiagakan,” jelas Aprozi.

Keempat, menjadikan desa penyangga hutan sebagai garis pertahanan pertama. Desa rawan perlu dilengkapi pos pemantauan, alat komunikasi, pompa portabel, tandon air, jalur evakuasi, dan kelompok masyarakat yang terlatih.

“Desa jangan hanya menjadi penerima bantuan setelah kebakaran. Desa harus menjadi aktor pertama dalam pencegahan,” katanya.

Kelima, memastikan jalan, bandara, terminal, dan simpul transportasi memiliki fungsi pendukung dalam situasi darurat sebagai jalur mobilisasi personel, peralatan, bantuan, evakuasi, dan operasi udara.

Peran Strategis Komisi V DPR RI

Aprozi menilai Komisi V DPR RI mempunyai peran penting dalam memperkuat infrastruktur pendukung mitigasi karhutla melalui fungsi anggaran dan pengawasan terhadap kementerian serta lembaga mitra.

Kementerian Pekerjaan Umum dapat memperkuat infrastruktur sumber daya air dan akses wilayah rawan. BMKG berperan meningkatkan akurasi sistem peringatan dini. Kementerian Perhubungan memastikan kesiapan jaringan dan simpul transportasi untuk mendukung logistik kebencanaan.

Kemendes PDT dapat memperkuat kapasitas desa penyangga, sedangkan Kementerian Transmigrasi perlu memastikan pembangunan kawasan mempertimbangkan risiko kebakaran. Basarnas juga harus didukung untuk meningkatkan kesiapan pencarian, pertolongan, dan evakuasi masyarakat.

“Anggaran pembangunan tidak boleh hanya diukur dari berapa kilometer jalan atau berapa banyak proyek yang selesai. Kita juga harus bertanya: seberapa besar pembangunan tersebut membuat masyarakat lebih aman menghadapi bencana?” tegasnya.