Aprozi Alam Dorong Lima Infrastruktur Utama untuk Memperkuat Ketahanan Daerah Menghadapi Karhutla: Negara Harus Hadir Sebelum Asap Terlihat

JAKARTA, 4 September 2026 — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Aprozi Alam, mendorong pemerintah pusat dan daerah mengubah paradigma penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari respons pemadaman menjadi kesiapsiagaan berbasis infrastruktur.

“Karhutla tidak boleh lagi hanya dilihat sebagai persoalan memadamkan api. Karhutla adalah persoalan ketahanan daerah, kesiapan infrastruktur, dan kecepatan negara merespons risiko sebelum berkembang menjadi bencana,” kata Aprozi saat menyampaikan materi bertajuk “Siaga Sebelum Asap: Strategi Daerah Bangun Infrastruktur Tahan Karhutla” di hadapan peserta Golkar Internship Student (GIS).

Menurut data Kementerian Kehutanan, luas karhutla nasional sepanjang Januari–Juli 2026 telah mencapai sekitar 202.004 hektare. Sementara itu, sistem SiPongi mendeteksi 1.370 hotspot berkepercayaan tinggi secara nasional pada 1 September 2026. Jumlah tersebut turun menjadi 805 titik pada pemantauan 2 September, menunjukkan bahwa kondisi hotspot dapat berubah cepat dan membutuhkan pemantauan secara terus-menerus.

Aprozi mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang tetap memerlukan verifikasi lapangan. Namun, tingginya jumlah dan luas sebarannya menunjukkan bahwa ancaman karhutla harus dihadapi secara serius.

“Karhutla bukan hanya persoalan Sumatera atau Kalimantan. Risikonya tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, kita tidak boleh menunggu asap untuk mulai siaga,” tegasnya.

Aprozi menjelaskan bahwa pemerintah memang tidak dapat menghentikan musim kemarau maupun El Niño. Namun, pemerintah dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas daerah melalui pembangunan infrastruktur yang tepat.

Ia mengusulkan lima infrastruktur utama yang perlu diperkuat di wilayah rawan karhutla.

Pertama, infrastruktur sumber air berupa embung, sumur, tandon, kolam retensi, jaringan pompa, dan titik pengambilan air yang dipetakan secara jelas sebelum musim kemarau.

“Jangan sampai ketika kebakaran terjadi, persoalan pertama yang dihadapi petugas justru: airnya di mana?” ujarnya.