Musa Rajekshah Minta Program Desa Fokus Buka Lapangan Kerja dan Modernisasi Pertanian

“Kalau program-programnya tidak sampai atau tidak bermanfaat, uang negara hanya habis di situ saja. Daripada anggaran mubazir dan tidak mendukung Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi dari desa, lebih baik alokasi anggaran ini dievaluasi atau dialihkan ke program lain yang menyentuh masyarakat langsung,” tegas Politisi Fraksi Golkar tersebut.

Dorong Lapangan Kerja dan Pertanian Modern

Selain menyoroti persoalan pendamping desa, Musa juga menilai program pembangunan perdesaan belum sepenuhnya mampu menjadi solusi untuk mengurangi arus urbanisasi. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja di desa serta modernisasi sektor pertanian harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan perdesaan.

Ia mengatakan, ketertarikan generasi muda untuk mengembangkan sektor pertanian masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah mekanisasi pertanian yang belum merata, sehingga pekerjaan di sektor tersebut masih banyak dilakukan secara manual.

“Tujuan akhir program perdesaan harusnya membuka lapangan kerja dan menciptakan petani milenial dengan pertanian modern. Tapi di lapangan, anak muda tetap urbanisasi dan mekanisasi pertanian kita masih banyak yang manual. Ini membuktikan program yang ada belum efektif,” tuturnya.

Desak Kepastian Lahan Transmigrasi

Beralih ke sektor transmigrasi, Musa turut meminta pemerintah segera memberikan kepastian mengenai status lahan yang ditempati masyarakat transmigran. Menurutnya, persoalan legalitas lahan, terutama yang berkaitan dengan kawasan hutan, dapat menghambat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi.

Ketidakjelasan status lahan, kata Musa, membuat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kesulitan mengalokasikan APBD maupun APBN untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta fasilitas publik lainnya.

“Masyarakat transmigrasi kasihan jika terkatung-katung karena status lahan yang belum jelas. Kalau lahannya bermasalah, APBD atau anggaran lainnya tidak bisa masuk untuk perbaiki jalan. Kami mohon ada kepastian status hukum lahan agar fasilitas dasar dan SDM di wilayah transmigrasi bisa dibangun sejalan dengan agenda ketahanan pangan nasional,” tegas Musa.