Musa Rajekshah Minta Program Desa Fokus Buka Lapangan Kerja dan Modernisasi Pertanian

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Ia menyoroti besarnya porsi anggaran yang dialokasikan untuk honorarium pendamping desa yang mencapai sekitar 70 persen.

Menurut Musa, besarnya anggaran untuk tenaga pendamping harus berbanding lurus dengan program dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat desa. Jangan sampai sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan operasional, sementara hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum terlihat secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Musa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa PDT dan Kementerian Transmigrasi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/26).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mempertanyakan efektivitas keberadaan puluhan ribu pendamping desa. Ia menilai, pembayaran honorarium tidak akan memberikan dampak berarti apabila tidak disertai pelaksanaan program pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan ekonomi masyarakat desa yang konkret.

“Jumlah pendamping desa kita ada 25.380 orang dan anggarannya diserap sampai 70% (anggaran untuk tahun 2027) untuk mereka. Tapi pertanyaannya, apa manfaat dan program yang benar-benar jalan untuk masyarakat? Kalau anggarannya habis hanya untuk honor pendamping tapi tidak ada program konkret yang dirasakan warga, itu percuma dan sia-sia. Saran saya ini harus dievaluasi,” ujar Musa.

Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara I itu mengakui terdapat indikator positif berupa peningkatan jumlah desa yang berstatus mandiri hingga 27 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut perlu dilihat secara berimbang dengan kondisi kemiskinan di kawasan perdesaan yang masih mencapai sekitar 12 juta jiwa.

Musa menilai kesenjangan antara desa mandiri dan desa tertinggal menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah. Karena itu, ia meminta anggaran desa diarahkan pada program yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.