Soroti Perlindungan Sosial dan Amanat Konstitusi, Purnamasidi: Naik Desil Belum Tentu Sejahtera

Pasal 23 mengatur keuangan negara, Pasal 33 mengatur perekonomian nasional, sedangkan Pasal 34 mengatur kesejahteraan sosial. Ketiganya memiliki tujuan yang tidak terpisahkan dari mandat konstitusi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. 

Dari perspektif tersebut, pengelolaan anggaran negara tidak semestinya hanya dinilai dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang tercapai, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga daya beli dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang masih rentan.

Pertanyakan Arah Sistem Ekonomi Nasional

Purnamasidi mengatakan, pembahasan mengenai persoalan tersebut pada akhirnya membawa pada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai sistem ekonomi nasional Indonesia.

“Menurut saya, itu menjadi respons kita bersama agar rekomendasinya ke depan bisa menjawab problem mendasar,” katanya. 

Ia menilai pentingnya kejelasan mengenai prinsip sistem ekonomi nasional, karena akan menentukan arah sistem penganggaran dan kebijakan pemerintah. “Saya sepakat bahwa kuncinya adalah sesungguhnya sistem ekonomi nasional kita ini menganut prinsip sistem ekonomi yang mana,” ujar Purnamasidi.

Menurut dia, pertanyaan tersebut penting dijawab agar kebijakan ekonomi dan penganggaran negara memiliki arah yang jelas serta tetap berada dalam koridor amanat konstitusi.

“Kalau bisa kita jawab sistem ekonomi nasional kita ini menganut prinsip sistem ekonomi yang mana, saya pikir itu nanti akan menentukan sistem penganggaran atau sistem kebijakan,” katanya.

Dengan demikian, persoalan daya beli dan perlindungan sosial tidak hanya menjadi persoalan angka atau perubahan status dalam data. Bagi Purnamasidi, keduanya perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar: bagaimana sistem ekonomi dan pengelolaan keuangan negara benar-benar diarahkan untuk memenuhi tujuan konstitusional, yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.