Soroti Perlindungan Sosial dan Amanat Konstitusi, Purnamasidi: Naik Desil Belum Tentu Sejahtera

Jakarta – Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI sekaligus sebagai Anggota Komisi X Fraksi Partai Golkar DPR RI,  Muhamad Nur Purnamasidi, menyoroti persoalan daya beli, kesejahteraan dan perlindungan sosial yang belum selalu berjalan seiring dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan masyarakat yang mengalami kenaikan desil kesejahteraan. Secara data, kenaikan desil dapat membuat seseorang tidak lagi masuk dalam kriteria penerima jaminan perlindungan sosial, termasuk didalamnya hak masyarakat untuk dapat menerima bantuan pendidikan. Namun, menurut Purnamasidi, kenaikan status tersebut belum tentu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sudah benar-benar kuat.

“Secara desil dia naik sehingga dia tidak mendapatkan lagi jaminan perlindungan sosial. Menurut saya, ini juga menjadi salah satu penyebab munculnya beberapa paradoks,” kata Purnamasidi.

Persoalan daya beli, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan sosial ini menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI yang digelar di The Margo Hotel Depok, Selasa (1/9/2026) dengan tema “Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial: Dinamika Daya Beli Masyarakat dan Alternatif Kebijakan.”

Menurut Purnamasidi, persoalan tersebut menunjukkan adanya jarak antara kondisi yang terbaca dalam sistem dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. “Sesungguhnya secara regulatif sudah sangat komplit. Tetapi kemudian secara faktual kita mengalami beberapa paradoks,” ujarnya. 

Tidak sekadar persoalan Bansos

Purnamasidi menilai persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai masalah teknis pendataan atau penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, isu tersebut berkaitan dengan bagaimana negara merancang sistem ekonomi, penganggaran, dan perlindungan sosial agar tujuan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai. Ia pun mengaitkan pembahasan tersebut dengan kerangka konstitusional Indonesia. Menurut Purnamasidi, Pasal 23, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945 perlu dilihat sebagai satu kesatuan dalam membaca hubungan antara keuangan negara, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial.