Perluas Akses Keadilan, Benny Utama Dorong Peningkatan Anggaran Pelayanan Hukum

Selain menyoroti proporsionalitas alokasi anggaran MA, Benny juga menekankan kepada KY dan MA untuk memperketat pengawasan dan terus meningkatkan pelatihan kepada para hakim. Benny berpandangan kenaikan tunjangan hakim yang sangat signifikan harus diikuti dengan peningkatan integritas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan profesinya. 

Benny kembali menekankan pentingnya peran KY dalam menjaga integritas hakim. “Sebenarnya penekanan dari tugas-tugas KY itu sendiri bagaimana menciptakan hakim-hakim yang berintegritas. Jadi arah program KY itu ke sana. Bagaimana melakukan pengawasan ketat terhadap hakim-hakim kita dan selalu memberikan pelatihan-pelatihan, apalagi sudah mendapat fasilitas yang cukup dari negara,” ujar Benny. 

Politisi Partai Golkar dari dapil Sumatera Barat 2 itu berharap KY dan MA segera menjawab tantangan peningkatan integritas dan profesionalitas hakim tersebut. “Kita tidak ingin dengar lagi ada hakim yang menyelewengkan profesinya dengan segala fasilitas yang sudah diterima. Kalau masih ada yang melanggar, hukumannya harus setimpal karena negara sudah memberikan fasilitas yang begitu besar kepada hakim,” tegasnya.

Dalam forum rapat tersebut, Sekjen KY, Mulyadi menyampaikan pagu anggaran KY Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp201,096 miliar, terdiri dari biaya operasional sebesar Rp110,356 miliar dan non operasional sebesar Rp90,739 miliar. KY mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp31,3 miliar untuk penyelenggaraan dan pengelolaan penghubung, kegiatan kerja sama, keuangan, perlengkapan rumah tangga, tata usaha dan pengembangan SDM, penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik serta penyelenggaraan perencanaan, hukum dan kepatuhan internal.