Perluas Akses Keadilan, Benny Utama Dorong Peningkatan Anggaran Pelayanan Hukum

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama menyoroti kecilnya porsi anggaran untuk program penegakan dan pelayanan hukum yang hanya sebesar Rp12,31 miliar pada RKA/KL Mahkamah Agung (MA) Tahun Anggaran 2027. Menurut Benny, program tersebut harusnya mendapat porsi anggaran yang lebih besar demi memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

“Kami melihat dari kenaikan-kenaikan anggaran yang diusulkan ini porsi untuk program penegakan dan pelayanan hukum relatif masih kecil, padahal ikonnya kita kan penegakan hukum, bagaimana masyarakat mendapat pelayanan hukum yang baik terutama perkara  prodeo dari keluarga yang kurang mampu,”  kata Benny dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekretaris Mahkamah Agung dan Sekjen KY di ruang rapat komisi III DPR RI, Senin (31/8/26). 

Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL) dan usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2027 itu, Sekretaris MA, Sugiyanto menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp12,31 miliar pada program penegakan dan pelayanan hukum itu ditujukan untuk sejumlah kegiatan, yaitu pelaksanaan sidang keliling, layanan pos bantuan hukum, pembebasan biaya perkara, bimbingan teknis penyelesaian perkara dan tambahan biaya penyelesaian perkara. 

Dalam forum itu, MA juga menyampaikan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, pagu anggaran MA ditetapkan sebesar Rp19,341 triliun. Jika dibandingkan dengan pagu indikatif terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp2,382 trilun. Meski demikian, masih terdapat kekurangan anggaran untuk belanja pegawai Rp3,872 triliun dan belanja non operasional Rp4,048 triliun. 

Benny meminta jika usulan tambahan anggaran dari MA itu semuanya disetujui maka porsi untuk program penegakan dan pelayanan hukum harus ditingkatkan. “Masyarakat kita yang mencari keadilan itu harus mendapatkan keadilan, terutama yang berada di daerah yang terluar dan pinggiran yang sangat membutuhkan pelayanan kita. Di sini negara harus hadir agar dapat memberikan bantuan-bantuan hukum bagi yang membutuhkan,” ujarnya