Ilham Permana: Negara Harus Hadir Dampingi UMKM Akses Permodalan

Karena itu, Ilham menilai persoalan yang terjadi di lapangan bukan hanya terkait ketersediaan program pembiayaan, tetapi juga masih terbatasnya informasi yang diterima masyarakat mengenai berbagai fasilitas yang tersedia.

“DPR, pemerintah, kementerian terkait, maupun pemerintah daerah harus hadir memberikan literasi, penjelasan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM maupun ekonomi kreatif,” tegasnya.

Menurut Ilham, pendampingan kepada pelaku usaha harus mencakup aspek-aspek mendasar, seperti peningkatan literasi keuangan dan manajemen usaha. Hal tersebut penting agar pelaku UMKM dan ekonomi kreatif mampu meningkatkan kapasitas bisnis sekaligus memenuhi standar yang dibutuhkan lembaga keuangan.

“Bagaimana literasi keuangan mereka, bagaimana manajemen usahanya, sehingga usaha-usaha mereka menjadi bankable dan dapat mengakses permodalan maupun pembiayaan,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan berbagai skema pembiayaan. Negara juga harus memastikan para pelaku usaha mengetahui, memahami, serta memiliki kemampuan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut secara produktif bagi pengembangan usaha mereka.

Untuk itu, Komisi VII DPR RI akan terus mendorong terbangunnya sinergi dan kolaborasi antara kementerian, perbankan, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Target kita jelas, para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dapat mengakses permodalan dan pembiayaan dengan mudah,” pungkasnya.