Ilham Permana: Negara Harus Hadir Dampingi UMKM Akses Permodalan

Kota Bogor – Komisi VII DPR RI terus mendorong pemerintah untuk memperkuat akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif. Kemudahan memperoleh pembiayaan dinilai masih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi kedua sektor tersebut, padahal keduanya memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana saat pertemuan di Kantor Wali Kota Bogor, Jumat (28/8/2026). Saat ini, Komisi VII DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Akses Permodalan dan Pembiayaan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pelaku usaha dalam memperoleh akses pembiayaan.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III itu menjelaskan, UMKM selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Sektor tersebut menyerap sekitar 90 persen tenaga kerja dan memberikan kontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Sementara itu, sektor ekonomi kreatif juga terus berkembang sebagai kekuatan ekonomi baru yang bertumpu pada talenta, gagasan, inovasi, serta kreativitas masyarakat. Namun, besarnya peran dan kontribusi kedua sektor tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemudahan dalam mengakses permodalan.

“Dua sektor ini merupakan backbone perekonomian nasional. Ironinya untuk mengakses pembiayaan dan permodalan masih sangat sulit,” ujar Ilham.

Melalui pembentukan Panja tersebut, Komisi VII DPR RI berupaya mengkaji persoalan akses pembiayaan secara lebih mendalam. Berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun regulatif, akan diidentifikasi untuk menemukan solusi terhadap kesulitan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan formal.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, setiap perubahan kebijakan terkait pembiayaan, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), harus dibarengi dengan peningkatan literasi dan pendampingan bagi masyarakat. Menurutnya, KUR dengan plafon di bawah Rp100 juta kini tidak mensyaratkan agunan tambahan, dengan tetap memenuhi ketentuan kelayakan yang berlaku, termasuk usaha calon penerima telah berjalan minimal enam bulan.