Maruli Siahaan Dorong Regulasi Profesi Kurator Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi

Ia menilai ke depan perlu dikaji kemungkinan adanya keterlibatan unsur kehakiman dalam mekanisme pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan memastikan profesi kurator menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.

Komisi XIII Serap Masukan untuk RUU Profesi Kurator

Maruli menjelaskan berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari masukan yang dihimpun Komisi XIII DPR RI dari para praktisi dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator.

Menurutnya, regulasi yang saat ini berlaku masih memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki agar lebih mampu menjawab dinamika dan kebutuhan profesi kurator di lapangan.

“Kami sengaja melakukan kunjungan spesifik ini untuk menampung permasalahan-permasalahan serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam pelaksanaan undang-undang profesi kurator saat ini agar dapat segera diperbaiki,” ujar Maruli.

Ia menegaskan seluruh aspirasi dan temuan dari kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pembahasan Komisi XIII dalam menyempurnakan substansi RUU Profesi Kurator.

Maruli berharap regulasi baru nantinya tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kurator, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan serta mendorong penerapan sistem digital yang lebih terintegrasi.

Dengan demikian, profesi kurator diharapkan dapat menjalankan tugas secara lebih efektif, akuntabel, transparan, sekaligus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.