Maruli Siahaan Dorong Regulasi Profesi Kurator Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi

Jakarta– Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong penguatan sistem digital terintegrasi serta database tunggal dalam pelaksanaan profesi kurator. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kurator yang lebih transparan dan akuntabel.

Maruli mengatakan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan pembaruan regulasi agar profesi kurator dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Digitalisasi, kata dia, dapat memberikan kemudahan dalam proses komunikasi, pelaporan, hingga penanganan perkara.

“Kemajuan negara kita harus diikuti dengan perubahan undang-undang yang relevan. Salah satu contohnya adalah aspek digitalisasi yang kini dapat mempercepat proses komunikasi, pelaporan, hingga penanganan perkara di tengah masyarakat,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Surabaya, Kamis (20/8/26).

Ia menilai keberadaan database tunggal yang terintegrasi juga menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola profesi kurator. Dengan sistem tersebut, pengawasan terhadap aktivitas kurator diharapkan menjadi lebih mudah dan potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dapat diminimalkan.

Soroti Perlindungan Hukum bagi Kurator

Selain persoalan digitalisasi, Maruli turut menyoroti aspek perlindungan hukum bagi kurator. Menurutnya, profesi tersebut memiliki sejumlah risiko dalam menjalankan tugas, termasuk kemungkinan menghadapi laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Atas kondisi tersebut, muncul aspirasi dari para praktisi agar perlindungan hukum bagi kurator diperkuat. Salah satu usulan yang mencuat adalah pemberian imunitas kepada kurator selama menjalankan tugas sesuai ketentuan profesinya.

“Usulan mengenai imunitas itu cukup bagus, karena para kurator lah yang merasakan secara langsung dinamika di lapangan. Mereka memang sangat membutuhkan perlindungan dan pengawasan yang jelas,” jelasnya.

Namun, Maruli menekankan bahwa perlindungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sistem pengawasan yang kuat dan jelas. Saat ini, pengawasan administratif terhadap kurator berada di bawah Kementerian Hukum.