Dewi Asmara: Dwikewarganegaraan Terbatas Terobosan Perkuat Daya Saing Global

Langkah tersebut, kata Dewi, dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek sembari pemerintah dan DPR mempersiapkan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara lebih menyeluruh.

Ia menekankan bahwa kebijakan mengenai diaspora harus dirancang secara terukur agar tidak berhenti sebagai kebijakan yang sekadar populer, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.

“Kita ingin memastikan kebijakan ini bukan hanya populis, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. DPR siap berkolaborasi dengan pemerintah, diaspora, dan para pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan terbaik. Jika dikawal dengan serius, ini akan menjadi warisan positif pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian keterangan pemerintah terkait RAPBN Tahun Anggaran 2027 menyampaikan rencana pemerintah mengusulkan perubahan undang-undang untuk membuka peluang dwikewarganegaraan secara terbatas.

Kebijakan tersebut diarahkan bagi talenta tertentu yang dinilai memiliki keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan Indonesia. Prabowo menyebut diaspora Indonesia saat ini banyak berkiprah sebagai ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, hingga atlet profesional.

Menurut Presiden, sebagian dari mereka memilih kewarganegaraan negara lain karena tuntutan karier, keluarga, maupun kegiatan profesional yang dijalankan di luar negeri.

“Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air,” katanya.

Prabowo menegaskan pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang kepada DPR RI sebagai dasar untuk membuka skema dwikewarganegaraan secara terbatas. Kebijakan tersebut ditujukan bagi individu dengan talenta istimewa yang dinilai dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.