Dewi Asmara: Dwikewarganegaraan Terbatas Terobosan Perkuat Daya Saing Global

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menilai rencana penerapan dwikewarganegaraan secara terbatas dapat menjadi terobosan strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus membuka ruang lebih luas bagi diaspora dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Dewi menyebut wacana tersebut menunjukkan arah kebijakan yang positif, terutama dalam menempatkan diaspora Indonesia sebagai bagian dari kekuatan strategis bangsa di tengah persaingan global.

“Kami di DPR melihat wacana ini sebagai langkah maju. Presiden Prabowo telah meletakkan arah yang benar dengan menempatkan diaspora sebagai mitra strategis pembangunan. Ini bukan hanya soal status kewarganegaraan, tetapi tentang bagaimana Indonesia memenangkan persaingan global,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (18/8/26).

Ia mengungkapkan, jumlah diaspora Indonesia diperkirakan mencapai 8–10 juta orang yang tersebar di berbagai negara. Tidak sedikit dari mereka yang telah memiliki posisi penting dan keahlian di bidang teknologi, penelitian, kesehatan, pendidikan, hingga dunia usaha.

Namun, menurut Dewi, sebagian diaspora menghadapi persoalan ketika harus memilih kewarganegaraan asing demi kebutuhan pekerjaan, keluarga, maupun aktivitas profesional. Pilihan tersebut membuat mereka kehilangan status sebagai warga negara Indonesia.

Dewi berpandangan, skema dwikewarganegaraan terbatas dapat menjadi salah satu solusi atas persoalan tersebut. Selain mempertahankan hubungan diaspora dengan Indonesia, kebijakan itu dinilai berpotensi mendorong transfer pengetahuan, investasi, serta memperkuat diplomasi publik Indonesia di tingkat internasional.

“Banyak negara sudah lebih dulu memanfaatkan potensi ini, seperti India dengan skema Overseas Citizenship of India dan Filipina dengan kebijakan dwikewarganegaraan bagi natural born citizens. Tentu Indonesia harus merancang model yang paling sesuai dengan karakter bangsa dan kepentingan nasional kita,” imbuhnya.

Untuk tahap awal, legislator Partai Golkar tersebut mengusulkan pemerintah memaksimalkan berbagai instrumen yang tidak berkaitan langsung dengan perubahan status kewarganegaraan. Beberapa di antaranya berupa kartu diaspora, percepatan proses visa, hingga pemberian insentif investasi.