Bambang Patijaya: Perpres Timah Rakyat Belitung Dibutuhkan untuk Pulihkan Ekonomi

Saat ini, pembahasan mengenai kriteria dan landasan operasional tersebut terus dikonsultasikan bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Materi pembahasan itu juga telah disampaikan kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.

Bambang menilai kebijakan diskresi melalui Perpres tersebut dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di Belitung. Selain itu, aturan tersebut diharapkan mampu memberikan jalan keluar atas persoalan timah produksi masyarakat yang saat ini masih tersimpan di gudang PT Timah di wilayah Belitung sehingga hak masyarakat dapat segera dibayarkan.

Meski demikian, Bambang mengingatkan seluruh kolektor dan pelaku usaha pertimahan agar tidak memanfaatkan masa transisi regulasi untuk melakukan praktik ilegal. Ia meminta aparat penegak hukum tetap memperketat pengawasan terhadap sektor pertimahan.

"Jangan sampai situasi pertimahan pada saat ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelundupan. Saya mendukung penuh langkah aparat yang kini memperketat penegakan hukum di sektor pertimahan," tegasnya.

Legislator dari daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung itu berharap Perpres tersebut segera diterbitkan dan mampu menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat penambang. Di saat yang sama, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga perputaran ekonomi masyarakat serta menciptakan iklim usaha pertimahan yang lebih sehat dan tertib di Pulau Belitung.