Bambang Patijaya: Perpres Timah Rakyat Belitung Dibutuhkan untuk Pulihkan Ekonomi

Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta Pemerintah Pusat mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penyelesaian persoalan legalitas timah hasil pertambangan masyarakat di Pulau Belitung.

Menurut Bambang, kehadiran Perpres tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menghidupkan kembali aktivitas pertambangan rakyat dan perekonomian masyarakat yang sempat terhambat akibat persoalan regulasi.

Bambang menyebut proses penerbitan Perpres kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu penomoran. Sebelumnya, pembahasan terkait regulasi tersebut telah dilakukan secara intensif melalui rapat maraton yang melibatkan PT Timah dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Rancangan tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM.

Karena itu, Bambang mengaku terus mengikuti perkembangan proses penerbitan Perpres sekaligus memberikan masukan terhadap substansi yang akan diatur. Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah pemberian diskresi selama satu tahun kepada PT Timah untuk membeli timah hasil produksi masyarakat yang berada di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

"Di dalam Perpres itu akan diberikan suatu pengecualian bahwa PT Timah boleh membeli timah masyarakat di luar RKAB dan IUP-nya dalam jangka waktu satu tahun," ujar Patijaya melalui rilis yang disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/8/26).

Selama periode satu tahun tersebut, PT Timah diwajibkan menyelesaikan berbagai administrasi teknis terkait IUP sekaligus melakukan penyesuaian RKAB. Langkah ini diperlukan agar mekanisme pembelian timah dari masyarakat setelah masa transisi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun penyaluran hasil produksi timah masyarakat nantinya dapat dilakukan melalui kelompok masyarakat, mitra resmi PT Timah yang telah terdaftar, maupun koperasi.

Bambang juga meminta PT Timah menyiapkan kriteria serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terukur dan jelas untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan tertib. Menurutnya, kejelasan mekanisme tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.