Hamka B Kady: Kecelakaan Laut Beruntun Jadi Alarm Perbaikan Sistem Keselamatan

Dalam sistem tersebut, pemeriksaan fisik kapal secara langsung oleh Syahbandar belum menjadi kewajiban, kecuali terdapat laporan atau indikasi yang menunjukkan kapal berada dalam kondisi tidak laik laut.

Menurut Hamka, pola pengawasan yang terlalu bertumpu pada kelengkapan dokumen dapat membuka celah terjadinya pelanggaran. Kondisi tersebut berpotensi berkaitan dengan persoalan seperti kelebihan muatan, ketidaksesuaian kondisi teknis kapal, maupun tidak terpenuhinya standar keselamatan.

Karena itu, ia meminta Permenhub Nomor 28 Tahun 2022 segera disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Hamka menjelaskan, ketentuan Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 dalam regulasi terbaru memberikan kewenangan lebih kuat kepada Syahbandar dalam memastikan aspek keselamatan pelayaran.

Kewenangan tersebut mencakup pengawasan kelaiklautan kapal, keselamatan pelabuhan, proses embarkasi dan debarkasi penumpang, kegiatan bongkar muat, pengangkutan barang berbahaya, pemeriksaan kapal, hingga penundaan keberangkatan kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan.

"Tanggung jawab nahkoda terhadap kapal memang bersifat mutlak. Namun tanggung jawab negara melalui Syahbandar untuk memastikan keselamatan pelayaran juga tidak boleh berkurang. Pemeriksaan fisik kapal harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, sehingga negara benar-benar hadir menjamin bahwa setiap kapal yang beroperasi telah memenuhi seluruh persyaratan keselamatan," ucap Hamka.

Perkuat Pengawasan di Lapangan

Selain revisi regulasi, Hamka meminta pemerintah membangun reformasi sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan melalui peningkatan inspeksi langsung di lapangan serta penguatan kapasitas dan integritas Syahbandar.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan kapal juga dinilai perlu ditingkatkan agar proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Di sisi lain, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran keselamatan harus dilakukan secara konsisten.