Hamka B Kady: Kecelakaan Laut Beruntun Jadi Alarm Perbaikan Sistem Keselamatan

Jakarta – Serangkaian kecelakaan transportasi laut yang terjadi dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir menjadi perhatian serius Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady. Ia menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem keselamatan pelayaran nasional.

Hamka mendorong pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh, baik terhadap regulasi maupun mekanisme pengawasan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keselamatan pelayaran lebih terjamin dan mencegah terulangnya kecelakaan dengan pola serupa.

Sejumlah insiden menjadi sorotan Hamka, di antaranya tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di jalur Ketapang–Gilimanuk pada Juli 2025, kebakaran KM Gregorius Barcelona V di perairan Pulau Talise, Manado, tenggelamnya KM Muchlisa di Penajam Paser Utara, tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar, serta kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Madura.

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, rangkaian peristiwa itu memperlihatkan masih adanya persoalan mendasar dalam sistem pengawasan keselamatan kapal yang perlu segera dibenahi.

"Kecelakaan demi kecelakaan tidak cukup hanya disikapi dengan investigasi penyebab insiden. Harus ada pembenahan regulasi dan tata kelola pengawasan agar keselamatan pelayaran benar-benar terjamin," kata Hamka, kepada wartawan, Selasa (4/8/26).

Desak Revisi Permenhub

Hamka mengungkapkan, persoalan regulasi keselamatan pelayaran sebelumnya telah beberapa kali ia sampaikan kepada Kementerian Perhubungan. Salah satu yang didorong untuk segera diperbaiki adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Ia menilai ketentuan dalam regulasi tersebut masih menyisakan celah dalam memastikan kondisi kapal benar-benar laik laut sebelum mendapatkan izin berlayar.

Hamka menjelaskan, mekanisme penerbitan SPB dalam Permenhub Nomor 28 Tahun 2022 masih banyak mengandalkan pemeriksaan administratif. Dokumen yang diverifikasi antara lain surat pernyataan nahkoda atau *Master Sailing Declaration*, manifes penumpang dan muatan, daftar awak kapal, serta sejumlah dokumen pelayaran lainnya.