Ahmad Doli Kurnia: Harus Dipertimbangkan Gaji Besar Kepala Daerah tanpa Tunjangan

Meski demikian, ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan bukanlah faktor utama dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih. Menurutnya, integritas tetap menjadi aspek paling penting yang harus dimiliki setiap kepala daerah.

"Namun, yang nomor satu, dan jauh lebih penting dari semua itu adalah soal integritas yang harus dimiliki oleh kepala daerah. Itu makanya saya sempat mengusulkan perlunya penetapan kriteria dan seleksi yang lebih sungguh-sungguh mengedepankan integritas dalam sistem Pilkada," sambungnya.

Lebih lanjut, Doli mengatakan reformulasi remunerasi kepala daerah perlu dibarengi dengan perubahan regulasi, dimulai dari revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dilanjutkan dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 yang mengatur hak keuangan kepala daerah.

"Sebaiknya memang dimulai dengan revisi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena banyak hal yang perlu disempurnakan, khususnya terkait penguatan konsep Otonomi Daerah. Baru secara khusus terkait Hak Keuangan Kepala Daerah perlu revisi PP no.59 Tahun 2000," ucap dia.

Pandangan senada juga disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan. Ia mengaku sejalan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai perlunya penyesuaian hak keuangan kepala daerah.

"Saya sepaham dengan Mendagri. Sebelum Mendagri bicara itu, saya dalam satu kesempatan RDP (rapat dengar pendapat) bersama Mendagri menyampaikan hal serupa," kata Irawan.

Irawan menilai skema pemberian persentase tertentu dari Pendapatan Asli Daerah kepada kepala daerah dapat dipertimbangkan apabila didukung perubahan regulasi. Besarannya, menurut dia, dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

"Persentase dari PAD tersebut memungkinkan kalau dilakukan perubahan UU. Jumlahnya silakan dikaji oleh pihak pemerintah. Naiknya proporsional saja, bisa menggunakan indeks kemahalan masing-masing daerah, tidak harus disamakan semuanya," tambahnya.

Ia juga menyoroti masih seringnya kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, peningkatan hak keuangan secara proporsional dapat menjadi salah satu langkah pencegahan, meski bukan satu-satunya solusi.

"Hak keuangan kepala daerah memang harus didorong kenaikan secara proporsional. Saya terus terang prihatin terus menerus terjadi operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah," imbuhnya.