Ahmad Doli Kurnia: Harus Dipertimbangkan Gaji Besar Kepala Daerah tanpa Tunjangan

Jakarta – Wakil Ketua Baleg / Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mendukung usulan untuk meninjau kembali skema remunerasi kepala daerah. Menurutnya, besaran gaji dan fasilitas yang diterima saat ini belum mencerminkan besarnya tanggung jawab maupun beban kerja yang diemban oleh para kepala daerah.

Doli menilai sudah saatnya pemerintah merumuskan kembali sistem penghasilan kepala daerah agar lebih proporsional.

"Saya setuju terkait renumerasi kepala daerah perlu diformulasi ulang. Memang apa yang mereka dapatkan setiap bulannya menurut saya tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban. Dengan gaji pokok sekitar Rp 2 jutaan untuk bupati dan Rp 3 juta-an untuk gubernur, memang jauh dari pantas, walaupun memang ada tambahan tunjangan-tunjangan," kata Doli kepada wartawan, Sabtu (17/7/26).

Selain peningkatan remunerasi, Doli juga mengusulkan perubahan skema penghasilan kepala daerah dengan memperbesar gaji pokok dan menghapus sistem tunjangan. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkat tersebut, mekanisme tunjangan selama ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan karena ruang penggunaannya dinilai masih terlalu luas.

"Menurut saya ke depan harus dipertimbangkan gaji kepala daerah itu dibuat relatif besar, fixed, dan tanpa ada lagi tunjangan-tunjangan. Karena justru selama ini, tunjangan-tunjangan itu yang bisa menjadi wilayah abu-abu, penggunaannya memungkinkan 'diakal-akali', dan akhirnya rawan atau berpotensi menjadi tindakan pelanggaran hukum," ucap dia.

Ia juga mendukung peningkatan alokasi biaya operasional kepala daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan riil atau menggunakan mekanisme at cost. Menurut Doli, kebijakan tersebut dapat mendorong kepala daerah lebih fokus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saya juga setuju biaya operasional kepala daerah dialokasikan besar dan digunakan secara at cost. Jadi PP no. 59 Tahun 2000 itu perlu direvisi. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang cukup itu, dapat mendorong kepala daerah untuk lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah," kata Doli.